Surat Keputusan BPD - Pemberhentian KAUR PEMBANGUNAN



BADAN PERUSYAWARATAN DESA
( B P D )
DESA ................. KECAMATAN .................
KABUPATEN .................


KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................
KECAMATAN ................. KABUPATEN .................

NOMOR : 02 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN TETAP KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN
DESA ................. KECAMATAN .................


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................

MENIMBANG    :    Bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap keputusan Kepala Desa ................. Kecamatan ................. Kabupaten ................. tentang Pemberhentian dengan hormat Kaur Pembangunan, maka perlu ditetapkan Keputusan BPD yang dituangkan dalam persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.


MENGINGAT     :    1.       Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kota dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
                                 2.       Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
                                 3.       Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
                                 4.       Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
                                 5.       Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5495);
                                 6.       Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia : 5587);
                                 7.       Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
                                 8.       Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
                                 9.       Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539);
                                 10.     Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558);
                                 11.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
                                 12.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
                                 13.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
                                 14.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
                                 15.     Peraturan Mengerti Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
                                 16.     Peraturan Daerah Kabupaten ................. Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
                                 17.     Peraturan Daerah Kabupaten ................. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten ................. Tahun 2015;
                                 18.     Peraturan Bupati ................. Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
                                 19.     Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA          :     Menyetujui terhadap Keputusan Kepala Desa ................. Kecamatan ................. Kabupaten ................. tentang Pemberhentian dengan Hormat Kaur Pembangunan dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara rapat BPD bersama Kepala Desa dan Perangkat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA               :     Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa Sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dan mengundangkan dalam Lembaran Desa.

KETIGA              :     Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut diktum PERTAMA Keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

KEEMPAT          :     Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan          : Desa .................
Pada tanggal       : 11 September 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................
KETUA


.................




Tembusan    :    Keputusan ini disampaikan kepada :
                        Yth.   1.  Bapak Bupati .................
                                 2.  Bapak Camat .................
                                 3.  Bapak Kepala Desa .................

 

BADAN PERUSYAWARATAN DESA
( B P D )
DESA ................. KECAMATAN .................
KABUPATEN .................


BERITA ACARA


Pada hari Kamis tanggal Sebelas September Tahun Dua Ribu Empat Belas, Badan Permusyawaratan Desa ................. Kecamatan ................. Kabupaten ................. dengan mengambil tempat di Balai Desa ................. Kecamatan ................. Kabupaten ................. telah mengadakan musyawarah dengan agenda pokok pembahasan Pemberhentian tetap dengan hormat Sdr. ................., dari Jabatan Urusan Pembangunan Desa ................. Kecamatan ................. Kabupaten ................., karena telah berakhir masa Jabatannya.

Hasil musyawarah BPD tersebut dengan mempertimbangkan segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, para peserta musyawarah sepakat untuk menyetujui Sdr. ................., diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Kepala Urusan Pembangunan Desa ................. karena telah berakhir masa jabatannya, untuk selanjutnya agar ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa ..................

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




................., 11 September 2014
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA .................
KETUA




.................

Tidak ada komentar:

Posting Komentar